Moslemtoday.com : Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berulangkali menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara dari APBN harus dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, salah satunya penggunaan uang negara untuk penyaluran bantuan sosial atau bansos.
Menurut Sri Mulyani, para pembayar pajak bisa ikut mengawasi penggunaan keuangan negara. Sementara bagi masyarakat yang menerima manfaat seperti bansos, bisa memahami kalau bantuan yang mereka terima didanai APBN.
"Masyarakat juga akan ikut, tentu dalam hal ini mengawasi, ikut memiliki karena mereka kalau yang mampu membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa," tegas Sri Mulyani dalam Peresmian Rumah Susun Jayapura yang disiarkan YouTube Kementerian Keuangan, Sabtu (3/2/2024).
"Sedangkan yang tidak mampu, mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," tambahhnya.
Sri Mulyani bilang, bansos adalah salah satu dari sekian banyak instrumen keuangan negara untuk bisa membantu masyarakat dengan ekonomi lemah. Dari pajak dan penerimaan negara lainnya, APBN bisa menciptakan keadilan yang bisa dirasakan seluruh lapisan ekonomi masyarakat.
"Itu semuanya menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika," beber dia.
Dengan penggunaan dan pengelolaan APBN yang transparan, maka masyarakat yang jadi pembayar pajak bisa merasakan ikut membantu mereka yang menerima manfaat langsung dari uang negara.
"Kita terus juga harus memupuk rasa gotong-royong ini dengan salah satunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas," tutur Sri Mulyani.
Sebelumnya Sri Mulyani menyebut peningkatan anggaran bansos merupakan salah satu bentuk upaya A{BN melindungi masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. ***
Indonesian Islamic News Agency (IINA)
