Moslemtoday.com : Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penghentian sementara alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur baru. Keputusan ini diambil guna memastikan pemanfaatan anggaran negara lebih terarah dan selaras dengan program prioritas pemerintah.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyampaikan arahan tersebut saat menghadiri pertemuan di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Jakarta, Senin, 18 November 2024.
Dody menjelaskan bahwa penghentian sementara ini berlaku untuk proyek-proyek baru, termasuk pembangunan bendungan. Meski pembangunan infrastruktur tersebut terkait erat dengan program ketahanan pangan dan swasembada pangan Presiden Prabowo, pemerintah akan memaksimalkan infrastruktur yang telah ada.
"Semua dana infrastruktur sementara ditahan oleh Ibu Menteri Keuangan sesuai arahan Pak Presiden. Kami akan duduk bersama lintas kementerian untuk menyusun peta satu arah dalam memanfaatkan anggaran negara," ujar Dody.
Fokus pada Infrastruktur Eksisting
Menurut Dody, pasokan air dari 259 bendungan yang telah dan akan terbangun hingga 2026 dinilai cukup untuk mendukung program ketahanan pangan. Oleh karena itu, pemerintah akan mengoptimalkan infrastruktur yang ada ketimbang membangun proyek baru.
"Dengan anggaran yang terbatas saat ini, kita akan revitalisasi dan optimalkan infrastruktur yang sudah ada untuk mendukung program ketahanan pangan, energi, dan air hingga 110 persen," jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan fisik besar, seperti jalan dan bendungan baru, akan ditunda hingga anggaran tersedia. Keputusan akhir mengenai kelanjutan anggaran tersebut berada di tangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menunggu Arahan Lanjutan
Penghentian sementara alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur baru akan berlangsung hingga pemerintah menyelesaikan evaluasi dan perencanaan. "Keputusan ini berlaku sampai ada arahan lebih lanjut dari Ibu Menteri Keuangan terkait ketersediaan anggaran," pungkas Dody.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung prioritas nasional yang digariskan oleh Presiden Prabowo. (DLH/CGT)
