Moslemtoday.com : Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar pemilihan kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, kembali dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini disampaikan dalam sambutannya pada acara peringatan HUT ke-60 Partai Golkar yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis malam, (12/12/2024).
Menurut Prabowo, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung seperti yang diterapkan saat ini menghabiskan anggaran negara yang sangat besar, bahkan mencapai puluhan triliun rupiah. Ia menilai biaya tersebut lebih baik dialokasikan untuk keperluan yang lebih mendesak bagi masyarakat.
"Sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, baik dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing," ujar Prabowo.
Presiden mencontohkan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menerapkan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ia menyebut sistem tersebut lebih efisien dan tidak membebani anggaran negara.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itulah yang memilih gubernur memilih bupati. Efisien, enggak keluar duit," jelas Prabowo.
Prabowo juga menyoroti potensi penggunaan anggaran yang lebih bermanfaat jika pilkada langsung dihapuskan. Menurutnya, dana yang selama ini digunakan untuk pelaksanaan pilkada dapat dimanfaatkan untuk sektor-sektor yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, perbaikan sekolah, dan infrastruktur.
"Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyatakan bahwa perubahan sistem pemilihan kepala daerah ini dapat segera diwujudkan melalui kesepakatan bersama para pimpinan partai politik. Ia bahkan sempat berkelakar bahwa keputusan tersebut bisa saja dibuat secara langsung dalam acara tersebut.
"Ini sebetulnya banyak ketua umum ini, sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?" kata Prabowo sambil bercanda.
Presiden juga menegaskan agar Indonesia tidak terlalu terpengaruh oleh saran dari pihak asing, terutama yang mendorong pelaksanaan pemilu sesering mungkin. "Sekali lagi saya tidak mau mengajak kita anti orang asing, tidak! Tetapi belum tentu mereka mikirin kita kok," tutupnya.
Usulan ini dipastikan akan menjadi topik perdebatan di tingkat nasional, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan dan proses demokrasi di Indonesia. (DLH/CGT)
