Jakarta – Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) pada Senin (24/2/2025) menuai beragam respons dari masyarakat. Salah satu isu yang mencuat di media sosial adalah seruan untuk menarik dana secara massal dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mempertanyakan keabsahan gerakan tersebut. Menurutnya, hingga saat ini belum ada bukti nyata bahwa masyarakat benar-benar melakukan penarikan dana dari bank-bank milik negara sebagaimana yang diserukan di media sosial.
"Sudah terjadi belum? Ada nggak? Ya ada orang-orang kaya gitu, gini saja, sekarang ada nggak faktanya? Kalau ada sudah jadi berita," ujar Hasan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).
Lebih lanjut, Hasan menegaskan bahwa peluncuran BP Danantara justru mendapat dukungan besar dari berbagai elemen ekonomi dan politik. Ia menyebutkan bahwa seluruh pemangku kepentingan hadir dalam acara peresmian badan investasi tersebut, termasuk perwakilan lembaga negara, pelaku usaha, serta perwakilan dari negara asing.
"Mantan-mantan presiden hadir, tokoh-tokoh bangsa hadir, seluruh kekuatan politik hadir, lembaga-lembaga negara tadi hadir, perwakilan-perwakilan asing tadi hadir, para pelaku-pelaku ekonomi hadir. Ini lembaga ketika diluncurkan mendapatkan dukungan dari komponen stakeholder," katanya.
Kontroversi Peluncuran BP Danantara
Sebelumnya, media sosial ramai dengan seruan agar masyarakat menarik dana mereka dari bank-bank Himbara. Kekhawatiran utama yang muncul adalah kemungkinan BP Danantara akan bernasib serupa dengan kasus 1Malaysia Development Berhad (1MDB), skandal investasi yang mengguncang Malaysia beberapa tahun lalu.
BP Danantara sendiri dibentuk untuk mengelola penghematan anggaran dalam APBN 2025 yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga serta dividen dari BUMN. Badan ini diproyeksikan akan mengelola aset senilai USD 900 miliar atau sekitar Rp 14.715 triliun (kurs Rp 16.350).
Meskipun terdapat kekhawatiran dari sebagian masyarakat, pemerintah memastikan bahwa BP Danantara telah mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak dan akan dikelola secara transparan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. (DL/GPT)
.jpeg)
