Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan oleh pemerintah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).
Surat edaran tersebut diterbitkan setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus buron Harun Masiku. Dalam suratnya, Megawati meminta seluruh kepala daerah dari PDIP untuk tetap siaga dan menunggu arahan lebih lanjut dari DPP partai.
Terdapat dua poin utama dalam instruksi yang diberikan Megawati. Pertama, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP diminta untuk menunda perjalanan ke Magelang untuk mengikuti retreat yang dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025. Bahkan, bagi mereka yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang, Megawati meminta agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian bunyi poin pertama dalam surat instruksi tersebut.
Poin kedua dalam instruksi Megawati menegaskan bahwa seluruh kepala daerah PDIP harus tetap berada dalam komunikasi aktif dan siaga terhadap panggilan dari DPP partai.
“2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call,” bunyi poin kedua dalam surat tersebut.
Surat edaran ini ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarnoputri dan dicap dengan stempel resmi PDIP. Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, turut membagikan dokumen elektronik tersebut melalui aplikasi WhatsApp.
Instruksi ini menunjukkan sikap tegas PDIP dalam merespons dinamika politik yang tengah berkembang, terutama terkait dengan kasus yang menjerat Sekjen PDIP. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait permintaan Megawati kepada kepala daerah PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retreat tersebut. (DL/GPT)
.jpeg)
