Magelang, 21 Februari 2025 – Polemik muncul menjelang pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi yang melarang kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menghadiri kegiatan tersebut. Sementara itu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa seluruh kepala daerah yang diundang seharusnya hadir.
Retret yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025 ini diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan bertujuan sebagai ajang silaturahmi serta pembekalan bagi para kepala daerah. Konsepnya serupa dengan retret Kabinet Merah Putih yang pernah digelar sebelumnya. Namun, instruksi Megawati yang tertuang dalam Surat Instruksi DPP PDI Perjuangan Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang dikeluarkan pada 20 Februari 2025, telah menyebabkan sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan terpaksa absen.
Presiden Jokowi dalam pernyataannya di Solo pada Jumat (21/2/2025) menegaskan bahwa kepala daerah yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo seharusnya hadir dalam acara tersebut. “Ini kan urusan kepemerintahan yang mengundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang,” ujar Jokowi.
Ketidakhadiran Kepala Daerah dan Dampaknya
Ketidakhadiran sejumlah kepala daerah PDI Perjuangan menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai dampaknya terhadap pelaksanaan retret dan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Gubernur Bali, Wayan Koster, menjadi salah satu kepala daerah yang absen, meskipun tiket keberangkatannya telah disiapkan. Ia berdalih harus mendampingi istrinya, Putri Suastini Koster, dalam acara pelantikan TP PKK di Jakarta.
Situasi serupa terjadi di Jawa Barat, di mana beberapa kepala daerah PDI Perjuangan seperti Bupati Cirebon dan Wali Kota Bekasi juga memilih untuk tidak hadir mengikuti instruksi Megawati. Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menyatakan bahwa para kepala daerah PDI Perjuangan tetap tegak lurus terhadap arahan partai dan menunggu instruksi selanjutnya. Ia juga menegaskan bahwa PDIP sedang mengkaji aspek hukum terkait retret tersebut dan manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, mengatakan bahwa pihaknya akan menunggu hingga pukul 15.00 WIB untuk mengetahui jumlah pasti kepala daerah yang hadir serta alasan bagi mereka yang tidak datang. “Mari kita tunggu perkembangan sampai nanti jam 15.00. Saat ini masih jam 11.33, sebelum Jumatan. Jam 15.00 maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir, berapa yang tidak hadir dan alasannya apa saja,” ujar Bima di Media Center Magelang Retreat.
Retret Berjalan dengan Partisipasi Mayoritas Kepala Daerah
Dari total 503 kepala daerah yang diundang, sebanyak 456 orang hadir dalam retret di Akmil Magelang. Ini berarti masih ada 47 kepala daerah yang belum hadir, sebagian besar berasal dari PDI Perjuangan. Instruksi Megawati ini memberikan dampak signifikan terhadap jalannya retret dan menimbulkan berbagai spekulasi mengenai hubungan antara partai politik dan pemerintah pusat.
Pernyataan Jokowi yang meminta semua kepala daerah hadir semakin mempertegas urgensi kegiatan ini. Beberapa pihak melihat pernyataan tersebut sebagai bentuk penegasan atas pentingnya retret bagi kepala daerah, sementara yang lain menilainya sebagai tekanan politik. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas retret tersebut dan apakah tujuan awalnya dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat tercapai sepenuhnya.
Dengan dinamika yang terjadi, retret kepala daerah kali ini bukan hanya menjadi ajang pembekalan, tetapi juga panggung bagi tarik-menarik kepentingan politik yang semakin mengemuka menjelang tahun-tahun politik mendatang. (DL/GPT)
.jpeg)
