Jakarta, 24 Februari 2025 – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi mendapatkan posisi baru sebagai bagian dari Dewan Pengawas Dana Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengonfirmasi hal tersebut setelah menghadiri peluncuran Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang berlangsung di Halaman Tengah Istana Merdeka pada Senin (24/2/2025).
“Ibu Menteri [Sri Mulyani] menjadi perwakilan Kementerian Keuangan di Dewan Pengawas Danantara,” ujar Thomas kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan.
Dewan Pengawas Danantara terdiri atas Menteri sebagai ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, serta pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota.
Prabowo Teken Regulasi Baru Terkait Danantara
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani sejumlah regulasi terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
"Pada hari ini, hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, saya, Presiden Republik Indonesia, menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara," ujar Prabowo dalam acara tersebut.
Selain itu, Presiden juga menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 yang berisi pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara.
Danantara: Bukan Sekadar Instrumen Investasi
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara bukan sekadar instrumen investasi semata, melainkan juga alat untuk meningkatkan kesejahteraan nasional.
“[Danantara juga menjadi alat] transformasi BUMN kita menjadi kelas dunia dalam bidang masing-masing,” ujar Prabowo.
Dengan pengangkatan Sri Mulyani sebagai bagian dari Dewan Pengawas, diharapkan pengelolaan investasi melalui Danantara dapat berjalan lebih optimal dan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia. (DL/GPT)