Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya warga Bekasi, Kota Bekasi, Karawang, Depok, dan Bogor, yang terdampak banjir dalam beberapa hari terakhir. Ia mengakui bahwa bencana ini merupakan dampak dari kesalahan dalam kebijakan pembangunan dan tata ruang yang menyebabkan kerusakan lingkungan.
"Mohon maaf kepada seluruh warga Jawa Barat apabila layanan kami dari pemerintah provinsi belum memuaskan. Saya mohon maaf, dan mohon maaf kalau ada kebijakan kami yang salah yang memberikan sengsara bagi rakyat Jawa Barat. Hatur nuhun, hapunten anu kasuhun," ujar Dedi Mulyadi dalam wawancara dengan tvOne, Kamis (6/3/2025).
Dedi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan dan tata ruang di Jawa Barat. Ia menyoroti bahwa banjir yang terjadi, terutama di Bekasi, Karawang, dan Bogor, disebabkan oleh pengelolaan tata ruang yang tidak teratur. Ia menilai banyaknya alih fungsi lahan dari perkebunan, persawahan, hutan, dan rawa menjadi kawasan permukiman komersial turut memperburuk kondisi lingkungan.
"Kalau sekarang paling parah ya Bekasi dan Kota Bekasi. Kenapa? Karena daerah perumahan yang ada sekarang sesungguhnya mungkin adalah daerah yang seharusnya menjadi persawahan dan rawa, serta dekat dengan aliran sungai. Hal ini menyebabkan kondisi semakin genting. Sedangkan di Karawang, saya rasa kondisinya tidak terlalu berat," ungkapnya.
Selain faktor tata ruang, Dedi juga menyoroti perilaku masyarakat yang memperparah dampak banjir, seperti kebiasaan membuang sampah ke sungai, yang menyebabkan penyempitan dan pendangkalan sungai. Ia juga menyoroti keanehan banjir yang terjadi di daerah hulu seperti Puncak dan Cisarua di Bogor.
Sebagai langkah konkret, Dedi bertekad untuk mengevaluasi seluruh kebijakan tata ruang yang berpotensi merusak lingkungan. Ia berencana mengembalikan fungsi lahan sebagaimana mestinya dan mengajak para bupati serta wali kota di daerah aliran sungai untuk bersama-sama merumuskan solusi penanganan banjir. Upaya tersebut mencakup normalisasi dan pelebaran sungai guna mengurangi risiko banjir di masa mendatang.
"Sekarang saya menginisiasi pada hari Jumat untuk segera merembukkan masalah ini. Pemprov Jabar akan bersama-sama bupati dan wali kota di daerah aliran sungai untuk melakukan pembebasan tanah. Kami akan mengalokasikan anggaran dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota secara bertahap, sehingga nantinya pemerintah pusat hanya tinggal membangun aliran sungainya," pungkasnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengatasi permasalahan banjir secara berkelanjutan guna melindungi masyarakat dari dampak bencana yang lebih besar di masa mendatang.
.jpeg)
