Surakarta, 2 Maret 2025 – Putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, KGPAA Hamengkunegoro, menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi Indonesia melalui unggahan Instagram story pribadinya, @kgpaa.hamengkunegoro. Unggahan yang berisi kalimat "Nyesel gabung Republik" tersebut viral di media sosial dan menuai beragam reaksi dari masyarakat.
Pengageng Sasana Wilapa Karaton Surakarta Hadiningrat, KPA H Dany Nur Adiningrat, menjelaskan bahwa unggahan tersebut merupakan bentuk respons atas berbagai permasalahan yang tengah melanda Indonesia. Kritik tersebut didasari oleh sejumlah isu nasional, seperti kasus Pertamax oplosan yang menyebabkan kerugian negara hampir Rp 1.000 triliun, PHK massal di PT Sritex, kasus korupsi timah, serta kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tegas dalam penanganan kasus pagar laut.
"Unggahan tersebut lahir dari keprihatinan mendalam atas kondisi bangsa saat ini. Beliau melihat banyak persoalan yang tidak terselesaikan, mulai dari BBM oplosan, PHK massal, hingga korupsi besar-besaran. Ini adalah bentuk kepedulian seorang putra mahkota terhadap bangsanya," ujar Dany pada Sabtu (1/3/2025).
Selain permasalahan nasional, Dany juga menyoroti bahwa kritik tersebut dipicu oleh status Daerah Istimewa Surakarta (DIS) yang hingga kini belum direalisasikan oleh pemerintah, termasuk hak-hak dan aset Keraton Solo yang belum diberikan.
"Keraton Surakarta memiliki sejarah panjang yang seharusnya dihormati. Janji pemerintah tentang DIS dan pengembalian aset hingga kini belum dipenuhi. Mungkin ini yang melatarbelakangi pernyataan beliau," tambah Dany.
Jejak Digital dan Respons Masyarakat
Meskipun unggahan tersebut telah dihapus, jejak digitalnya telah menyebar luas di media sosial. Salah satu akun Twitter @BebySoSweet turut mengunggah ulang tangkapan layar unggahan tersebut dengan menambahkan tagar #IndonesiaGelap.
Tak hanya kalimat "Nyesel gabung Republik", KGPAA Hamengkunegoro juga menuliskan pesan lain, yakni "Percuma Republik Kalau Cuma Untuk Membohongi", yang semakin memperkuat kritiknya terhadap tata kelola negara saat ini.
Pesan untuk Pemerintah
Dany menegaskan bahwa kritik tersebut bukan bentuk provokasi, melainkan ekspresi satir seorang tokoh yang memiliki tanggung jawab moral terhadap bangsa.
"Sebagai pewaris darah Majapahit dan Kerajaan Mataram, beliau tentu tidak akan berbicara sembarangan. Ini adalah peringatan keras yang seharusnya disikapi dengan bijak oleh pemerintah," tandas Dany.
Kritik KGPAA Hamengkunegoro menjadi pengingat bahwa suara dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari kalangan bangsawan, tetap memiliki makna penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi dan mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. (DL/GPT)
.jpeg)
