Jakarta – Mahkamah Agung (MA) melakukan mutasi besar-besaran terhadap para hakim dan pimpinan Pengadilan Negeri (PN) di berbagai wilayah Indonesia. Mutasi ini merupakan hasil dari rapat pimpinan (Rapim) MA yang digelar pada Selasa, 22 April 2025.
Berdasarkan dokumen hasil Rapim tersebut, tercatat sebanyak 199 hakim dimutasi. Mereka terdiri dari hakim yustisial MA, ketua pengadilan negeri, hingga hakim pengadilan negeri dari berbagai daerah.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah mutasi terhadap hakim-hakim di wilayah DKI Jakarta. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebanyak 11 hakim dimutasi, termasuk Ketua Majelis Hakim dalam perkara Harvey Moeis, Eko Aryanto, yang kini dipindahkan ke PN Sidoarjo. Hakim lainnya dimutasi ke Bandung, Surabaya, Tangerang, Bekasi, hingga Sulawesi Tenggara.
Mutasi juga terjadi di PN Jakarta Barat dengan jumlah hakim yang dimutasi sebanyak 11 orang, PN Jakarta Selatan 12 orang, PN Jakarta Timur 14 orang, dan PN Jakarta Utara 12 orang.
Selain wilayah Jakarta, hakim dari daerah lain seperti PN Bogor, Depok, Surabaya, Padang, dan Watampone juga mengalami mutasi. Jabatan Ketua dan Wakil Ketua PN pun turut dirombak dalam putaran mutasi ini.
Beberapa pimpinan yang dimutasi antara lain:
- Ketua PN Jakarta Pusat Hendri Tobing dipindahkan menjadi hakim di Pengadilan Tinggi (PT) Medan.
- Wakil Ketua PN Jakpus Rosihan Juhriah Rangkuti dimutasi menjadi hakim PT Palembang.
- Ketua PN Jakarta Utara Ibrahim Palino dimutasi menjadi hakim PT Makassar.
- Wakil Ketua PN Jaksel Mashuri Effendie kini menjabat sebagai Wakil Ketua PN Makassar.
- Wakil Ketua PN Jakut dimutasi menjadi hakim PT Palembang.
Posisi pimpinan yang ditinggalkan akan diisi oleh figur baru. Agus Akhyudi, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua PN Banjarmasin, ditunjuk sebagai Ketua PN Jakarta Selatan. Sementara itu, Husnul Khotimah yang sebelumnya menjabat Ketua PN Balikpapan akan menempati posisi sebagai Ketua PN Jakarta Pusat. Yanto S. Hamonangan, eks Ketua PN Serang, diangkat sebagai Ketua PN Jakarta Utara.
Juru Bicara MA, Yanto, membenarkan adanya mutasi besar ini. Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari proses penyegaran organisasi.
"Iya, biasanya kan rolling, penyegaran. Kalau sudah terlalu lama juga tidak baik di suatu tempat," ujar Yanto saat dikonfirmasi pada Rabu (23/4/2025).
Yanto menambahkan, Rapim tersebut dihadiri oleh Ketua MA Sunarto, para Wakil Ketua MA, Dirjen, serta Kepala Badan Pengawasan (Bawas) MA.
Ketika ditanya apakah mutasi ini berkaitan dengan beberapa kasus dugaan suap yang menjerat hakim dalam beberapa waktu terakhir, Yanto belum memberikan penjelasan rinci. “Saya tanya pimpinan dulu ya, karena saya baru tahu,” ujarnya.
Diketahui, sejumlah hakim akhir-akhir ini tengah menjadi sorotan publik setelah diduga menerima suap dalam perkara besar, termasuk vonis bebas terhadap terdakwa seperti Ronald Tannur dan kasus korupsi minyak goreng yang melibatkan korporasi besar.
Mutasi ini menjadi langkah strategis MA dalam memperkuat integritas dan profesionalisme peradilan di Indonesia.
Download Dokumen : https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1823
.jpeg)
