Jakarta, 14 April 2025 — Tim kuasa hukum Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi), memberikan tanggapan tegas terhadap pihak-pihak yang menantang Jokowi untuk menunjukkan ijazah asli sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.
Dalam konferensi pers yang digelar di Senayan Golf Club, Jakarta, Senin (14/4), kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menunjukkan ijazah asli tersebut kepada publik, kecuali diminta langsung oleh pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum.
"Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi," ujar Yakup di hadapan awak media. "Kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan," lanjutnya.
Yakup juga menyampaikan bahwa keputusan untuk tidak membuka dokumen tersebut kepada publik dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan munculnya preseden buruk di kemudian hari. Ia menilai bahwa polemik ijazah palsu yang bergulir di masyarakat berpotensi menjadi alat pembunuhan karakter terhadap Presiden Jokowi.
"Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan? Karena hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan preseden yang sangat-sangat buruk," tegasnya.
Hal senada disampaikan oleh anggota tim kuasa hukum lainnya, Firmanto Laksana. Ia menegaskan bahwa keaslian ijazah Jokowi telah diverifikasi oleh berbagai pihak yang kompeten, termasuk Universitas Gadjah Mada (UGM), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), dan KPU Pusat.
"Jadi karena sudah dilakukan verifikasi oleh para pihak yang berkompeten, yang berwenang, termasuk KPUD, KPU Pusat, kemudian dekanat, rektorat UGM, dan juga pihak lain, termasuk Bapak sendiri," kata Firmanto.
Atas dasar itu, pihak kuasa hukum menyatakan akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terus menyebarkan narasi negatif dan melakukan dugaan pembunuhan karakter terhadap Presiden Jokowi.
"Maka bersama dengan ini kami terus akan mengkaji, akan mencadangkan, mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum bagi siapapun yang mencoba untuk membangun narasi, membangun hal-hal negatif pembunuhan karakter terhadap Bapak Jokowi," tutup Firmanto.
Dengan pernyataan tersebut, pihak kuasa hukum berharap agar masyarakat tidak lagi memperdebatkan keabsahan ijazah Presiden Jokowi yang telah diklarifikasi oleh lembaga-lembaga resmi dan berwenang.
.jpeg)
