Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan lima kesepakatan penting antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat dalam rangka merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump. Langkah ini merupakan upaya diplomasi ekonomi untuk membatalkan pemberlakuan tarif tinggi terhadap produk ekspor Indonesia ke AS.
Dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara virtual pada Kamis (24/4), Sri Mulyani menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah menjajaki proses komunikasi dan negosiasi intensif dengan Pemerintah Amerika Serikat guna meredam dampak dari kebijakan dagang tersebut.
"Dalam pelaksanaan negosiasi ini, dilakukan beberapa langkah," ujar Sri Mulyani.
Adapun kelima kesepakatan atau deal yang dicapai tersebut adalah sebagai berikut:
Penyesuaian Tarif Bea Masuk
Pemerintah Indonesia melakukan penyesuaian terhadap tarif bea masuk untuk sejumlah produk selektif asal Amerika Serikat sebagai bagian dari langkah timbal balik dalam hubungan perdagangan.Peningkatan Impor dari AS
Indonesia sepakat untuk meningkatkan impor dari Amerika Serikat, khususnya untuk komoditas yang tidak diproduksi di dalam negeri seperti minyak dan gas bumi (migas), mesin serta peralatan teknologi, dan produk pertanian.Reformasi di Bidang Perpajakan dan Kepabeanan
Pemerintah juga menjalankan langkah reformasi struktural di bidang perpajakan dan kepabeanan guna meningkatkan transparansi dan efisiensi sistem fiskal nasional.Penyesuaian Kebijakan Non-Tarif
Indonesia melakukan penyesuaian terhadap berbagai langkah non-tarif seperti kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), kuota impor, deregulasi, serta pertimbangan teknis (pertek) yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.Penanggulangan Banjir Barang Impor
Sebagai langkah protektif, Indonesia akan menerapkan kebijakan trade remedies secara cepat dan responsif untuk menanggulangi lonjakan impor yang dapat merugikan industri dalam negeri.
Sri Mulyani menegaskan bahwa kelima langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat pertumbuhan, dan menjamin keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di samping itu, pemerintah juga aktif memperluas pasar ekspor Indonesia. Beberapa kawasan yang menjadi fokus ekspansi adalah ASEAN Plus Three (APT) yang meliputi negara-negara Asia Tenggara bersama dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, serta negara-negara dalam kelompok BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan), serta pasar Eropa.
Upaya ini menjadi krusial mengingat Amerika Serikat menerapkan tarif resiprokal sebesar 32 persen terhadap produk ekspor Indonesia, yang berpotensi menghambat kinerja perdagangan nasional.
Langkah strategis ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mempertahankan posisi dagang global dan mendorong diversifikasi pasar ekspor di tengah dinamika kebijakan proteksionis global. (DL/GPT)
.jpeg)
