LONDON โ Pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi kepada delapan perusahaan Israel yang terlibat dalam pembangunan dan perluasan permukiman di Tepi Barat yang diduduki. Sanksi juga dikenakan kepada organisasi Tzav 9, yang dituduh menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Dalam pernyataan pemerintah Inggris pada Selasa, sanksi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut mencakup pembekuan aset dan larangan bagi para direktur tertentu untuk menjalankan jabatan. Langkah itu dimaksudkan untuk membatasi aliran dana serta menghambat keterlibatan mereka dalam kegiatan pembangunan permukiman.
Perusahaan yang dikenai sanksi disebut terlibat dalam perencanaan, pembangunan, penyediaan, atau pemasaran unit permukiman dan infrastruktur publik di Tepi Barat. Keputusan tersebut menyusul janji Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband pada 8 September untuk mengambil tindakan atas laju pembangunan permukiman yang dinilai semakin cepat.
Pemerintah Inggris menyatakan bahwa pemerintah Israel tidak menghentikan perluasan permukiman, bahkan dinilai memfasilitasi dan mendorongnya. Menurut pernyataan tersebut, jumlah permukiman yang disetujui selama empat tahun masa pemerintahan Israel saat ini melampaui jumlah yang disetujui dalam dua dekade sebelumnya.
Miliband juga memperingatkan perusahaan agar tidak terlibat dalam rencana pembangunan di kawasan E1. Ia menegaskan bahwa Inggris mendukung solusi dua negara dan meminta pihak-pihak terkait untuk tidak mengajukan penawaran, membangun, maupun mengambil keuntungan dari proyek yang dianggap dapat merusak prospek solusi tersebut.
Selain perusahaan-perusahaan itu, Inggris membekukan aset Tzav 9 dan melarang sejumlah anggotanya menduduki jabatan administratif. Pemerintah Inggris menyebut organisasi tersebut mengorganisasi dan melakukan blokade terhadap konvoi bantuan menuju Gaza, termasuk kegiatan yang disebut masih berlangsung pada Oktober lalu.
โKami tidak akan tinggal diam saat pihak-pihak yang menghalangi bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan memperdalam penderitaan warga sipil di Gaza,โ kata Miliband seperti dilansir Middle East Monitor, Rabu (18/11/2026).
Pemerintah Inggris juga menyoroti pembatasan masuknya peralatan ke Gaza. Dengan mengutip data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pernyataan itu menyebut lebih dari 150.000 tenda dan 300.000 lembar penutup plastik masih tertahan di luar Gaza. Banjir baru-baru ini dilaporkan membuat sekitar 4.000 keluarga mengungsi, sementara sekitar 1,4 juta orang tinggal di tenda atau tempat penampungan seadanya.
Pada 12 November, Inggris mengumumkan tambahan dana sebesar ยฃ5 juta untuk UNICEF guna membantu persiapan menghadapi musim dingin di Gaza. Lebih dari 50 negara juga telah menyerukan agar Israel mencabut pembatasan dan mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk.
Paket sanksi terbaru itu dimungkinkan oleh perluasan rezim sanksi Inggris terkait hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Aturan yang diperkenalkan pada 13 Oktober tersebut memungkinkan sanksi dijatuhkan kepada individu maupun entitas yang terlibat dalam pelanggaran serius hukum humaniter internasional.
Secara terpisah, Kementerian Luar Negeri Inggris sedang mendorong aturan yang akan melarang impor barang dari permukiman serta membatasi penyediaan layanan iklan di Inggris untuk properti yang berada di wilayah tersebut. Pemerintah Inggris menyatakan tetap mendorong perdagangan dengan Israel di dalam โGaris Hijauโ, sambil membedakannya dari kegiatan ekonomi di permukiman.
Sumber : https://www.middleeastmonitor.com/20261117-british-government-imposes-sanctions-on-8-israeli-companies-involved-in-settlement-construction/