Menagih Janji Republik di Bawah Naungan Pohon Pule
Oleh: Ahmad Dumyathi Bashori
Hari-hari ini, ketika bendera merah putih berkibar di pinggir gang-gang kota dan tiang-tiang bambu pelosok desa, bau cat yang masih basah dan dengung lagu patriotik dari pengeras suara kampung seolah memanggil kita untuk sejenak berhenti. Kita berdiri di ambang pintu: delapan puluh satu tahun usia Republik Indonesiaโjarak yang cukup jauh dari dentang lonceng kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur 56, cukup panjang untuk menguji apakah fondasi rumah bersama ini masih kokoh menahan badai, ataukah tiang-tiangnya mulai digerogoti rayap ketidakpedulian.
Di bawah rindang pohon Pule (Pulai) yang hening, di tengah deru angin malam Nusantara, sebuah perenungan lama kembali mengetuk nurani: untuk apa sebenarnya kita bersatu dalam NKRI?
Pendiri bangsa ini tidak merajut benang-benang perbedaan dari Sabang sampai Merauke hanya untuk mendirikan mesin pemungut kewajiban. Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan ribuan pahlawan yang tulang-belulangnya tertanam di tanah lahir ini tidak mengorbankan darah dan air mata agar anak cucunya kelak hidup terengah-engah di atas tanahnya sendiri. Kemerdekaan, dalam imajinasi terluhur mereka, adalah "jembatan emas"โlorong pembebasan menuju ruang di mana setiap anak bangsa bisa berdiri tegak, bebas dari rasa takut, terbebas dari himpitan perut lapar, dan memiliki martabat setara.
Namun ketika menatap wajah rakyat di ceruk-ceruk pasar tradisional, di pesisir yang kian tergerus abrasi, hingga di ruang digital yang riuh, ada getir yang sulit disembunyikan. Sebuah paradoks sejarah sedang memperagakan dirinya secara telanjang.
Kita mendiami negeri yang diagungkan sebagai lumbung kekayaan alam. Dari perut buminya, nikel, batu bara, emas, dan gas terus dikeruk tanpa henti. Namun di atas tanah berlimpah itu, rakyat justru hidup bagai ayam yang mati di atas lumbung padi.
Setiap fajar menyingsing, warga negara disambut kepungan beban yang tak mengendur. Dari setiap liter bahan bakar, setiap piring nasi, setiap lembar gaji, hingga transaksi paling kecil, jemari fiskal hadir mengetuk dengan pasti. Hampir tak ada sudut aktivitas warga yang luput dari kejaran pajak dan retribusi; kasarnya, mungkin hanya udara yang kita hirup yang belum ditarifi pajakโsebuah kenyataan yang, betapapun perlu, terasa begitu mencekik bagi yang menjalaninya setiap hari.
Meski demikian, adil dicatat bahwa negara bukan tanpa capaian: elektrifikasi kini di atas 99 persen, tol menembus banyak wilayah yang dulu terisolasi, dan BPJS Kesehatan menaungi mayoritas penduduk. Namun kemajuan itu berjalan jauh lebih lambat dibanding kecepatan negara memungut, dan di situlah letak kegetiran yang terus dirasakan rakyat kecil.
Beban itu bahkan merambah lapisan tak tercatat dalam anggaran mana pun. Pedagang kaki lima di pasar tradisional kerap menyetor ratusan ribu rupiah tiap hari kepada oknum berkedok ormas, tanpa ada pihak yang membela merekaโseperti yang terungkap dalam kasus Pasar Induk Kramat Jati pada 2025, ketika seorang pedagang mengaku dipungut sekitar satu juta rupiah per bulan ditambah setoran harian, dengan ancaman tak boleh berjualan jika menunggak. Pedagang di pinggir gang, sekitar sekolah, dan kampus dikenai tarif tak resmi tujuh ratus ribu hingga satu juta rupiah per bulan, sementara toko-toko rutin didatangi oknum yang meminta jatah "keamanan". Nyaris tak ada usaha mikro yang lolos dari pungutan liar iniโrakyat kecil dipajaki resmi negara, lalu dipalak lagi oleh oknum yang mengklaim mewakili masyarakat.
Ironi itu kian membekas ketika di tingkat tapak kita menyaksikan pemandangan saban tahun: pemuda-pemudi kampung berjalan dari rumah ke rumah, bahkan di pinggiran jalan, mengetuk pintu warga mengumpulkan iuran sekadarnya agar bisa menggelar perayaan 17 Agustus. Betapa absurdnya kenyataan ketika festival kemerdekaan negerinya sendiri harus diongkosi oleh kantong rakyat yang sejatinya sudah diperas saban hari.
Sejarah dunia telah memberi kita cermin untuk berkaca. Di belahan bumi lain, ada bangsa yang puluhan tahun dihantam isolasi dan embargo ekonomi mencekik. Namun di tengah keterbatasan geopolitik itu, negara hadir memeluk warganya: menyediakan pendidikan dan kesehatan tanpa biaya, serta memastikan perut rakyatnya terisi pangan bersubsidi. Hasilnya, ketika badai ujian dari luar menerpa, rakyatnya berdiri rapat membentengi negerinyaโbersatu bukan karena dipaksa retorika, melainkan karena merasakan secara riil bahwa negara adalah perisai yang melindungi hidup mereka, bukan mesin yang memeras keringat mereka.
Lantas, bagaimana dengan kita yang hidup di bawah naungan bendera yang sama selama 81 tahun ini? Ketika kesehatan dan pendidikan bertransformasi menjadi komoditas mahal, dan kerja keras rakyat sehari-hari habis hanya untuk bertahan hidup (survival mode), celakanya, program pemerintah yang digadang sangat merakyatโseperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan bantuan sosial bernarasi luhur lainnyaโdi lapangan justru kerap disorot rawan diselewengkan oleh oknum elite. Pada 2026, Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis, sementara Koperasi Desa Merah Putih pun sudah diwanti-wanti sejumlah pengamat dan KPK sendiri sebagai berpotensi menjadi "bom waktu korupsi" berikutnya. Kebijakan yang diniatkan mengganjal perut rakyat lapar dan memperkuat ekonomi warga pun berisiko digerogoti syahwat rente dan perburuan keuntungan kelompok.
Di dalam tradisi pemikiran kebangsaan kita, kepemimpinan sejati tidak diukur dari seberapa mahir penguasa merangkai janji di podium atau seberapa megah seremoni digelar. Kepemimpinan adalah tentang sasmitaโkepekaan batin menangkap desah napas rakyat yang paling lirih. Ketika gotong royong yang menjadi saripati kebudayaan kita terus dieksploitasi untuk menutupi kelalaian negara, dan kedermawanan warga dijadikan penambal bocornya anggaran publik, di situlah letak pengkhianatan terhadap kontrak sosial. Kebijakan publik tak boleh lagi dikelola dengan logika komersialisasi warga, sebab kedaulatan tertinggi Republik ini tidak berada di ruang rapat ber-AC, melainkan di dalam kehendak dan kesejahteraan rakyatnya.
Hentikanlah perilaku seperti ini, sebelum keputusasaan dan kekecewaan yang menumpuk di akar rumput bertransformasi menjadi amuk kemarahan kolektifโgelombang emosi massa yang, jika meledak, dapat menghancurkan bangunan NKRI yang kita cintai dari dalam.
Peringatan 81 tahun kemerdekaan seharusnya bukan sekadar ritual tahunan memanjat pohon pinang, menghias gerbang desa, atau mendengarkan pidato kenegaraan yang dipenuhi statistik keberhasilan. Malam peringatan ini adalah panggung kontemplasi nasional untuk memulihkan nurani berbangsa.
Negara ini terlalu besar dan berharga untuk dijadikan panggung perburuan rente oleh segelintir elite. Kemerdekaan sejati bukanlah hak istimewa bagi pemegang tampuk kekuasaan, melainkan hak asasi bagi setiap petani yang merawat benih di sawah, buruh yang memeras keringat di pabrik, nelayan yang menembus ombak malam, serta anak-anak pelosok yang bermimpi menatap masa depan. Mengembalikan seluruh daya dan kekayaan alam Nusantara untuk membiayai layanan dasar warga bukanlah kedermawanan pemerintah, melainkan kewajiban konstitusional paling mendasar.
Semoga peringatan HUT ke-81 RI ini menjadi momentum yang mengetuk dan melunakkan hati para penguasa. Alihkan pandangan dari kalkulasi politik jangka pendek dan hasrat melanggengkan kekuasaan. Ikhlaslah bekerja dan mengabdi untuk rakyat. Jangan pernah menganggap rakyat buta; di balik kediamannya, rakyat selalu tahu siapa yang benar-benar bekerja demi keselamatan mereka, dan siapa yang hanya bersolek mementingkan kekuasaan.
Di bawah langit Agustus yang redup, diiringi kibaran bendera yang bergetar ditiup angin malam, mari kita bisikkan doa dan tekad yang sama: jangan biarkan cita-cita luhur Republik ini padam di tengah jalan. Kita mencintai NKRI bukan hanya karena sejarah masa lalunya, tetapi karena janji kemakmuran bersama yang harus terus kita tagih dan wujudkanโdemi menghormati setiap tetes darah para pahlawan, dan demi memberi arti pada kata "Merdeka." Wallahu a'lam bish-shawab.
Oleh: Ahmad Dumyathi Bashori,
Dosen Senior FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Peneliti PPEPM (Pusat pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
