Timur Tengah Terbakar, Ketahanan Energi Indonesia Diuji
Oleh : Ahmad Dumyathi Bashori
Dosen Senior di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), UIN Syarif Hidayatullah-Jakarta
Kawasan Timur Tengah kembali menjadi pusat krisis global. Eskalasi konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat pada 2026 tidak hanya mengancam stabilitas kawasan, tetapi juga mengguncang perekonomian dunia. Sejarah menunjukkan bahwa setiap kali Timur Tengah memanas, harga energi melonjak, inflasi meningkat, dan ketidakpastian ekonomi global menguat.
Bagi Indonesia, perang yang berlangsung ribuan kilometer dari Jakarta bukanlah peristiwa yang jauh. Dalam ekonomi global yang saling terhubung, setiap gejolak di Teluk Persia dapat berimbas pada harga BBM, biaya logistik, harga pangan, hingga daya beli masyarakat. Karena itu, konflik Timur Tengah sesungguhnya merupakan ujian nyata bagi ketahanan energi nasional.
Sejarah telah berulang kali membuktikan besarnya pengaruh kawasan tersebut terhadap ekonomi dunia. Krisis minyak 1973, Perang Teluk 1990, hingga invasi Irak pada 2003 sama-sama memicu gejolak pasar energi global. Kini dunia menghadapi situasi yang tidak kalah serius. Bedanya, ekonomi global saat ini jauh lebih rentan setelah pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina, dan perlambatan pertumbuhan di sejumlah negara besar.
Indonesia termasuk negara yang sangat sensitif terhadap gejolak tersebut. Konsumsi minyak nasional telah mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik masih jauh di bawah kebutuhan. Data SKK Migas menunjukkan lifting minyak nasional pada 2025 hanya sekitar 605 ribu barel per hari. Kesenjangan ini membuat Indonesia bergantung pada impor minyak dan BBM untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
Akibatnya, setiap kenaikan harga minyak dunia langsung memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Biaya impor energi meningkat, ruang fiskal pemerintah menyempit, dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah semakin besar. Dampaknya menjalar ke berbagai sektor, mulai dari transportasi, industri manufaktur, hingga pertanian. Harga pupuk naik, biaya distribusi meningkat, dan inflasi menggerus daya beli masyarakat.
Kelompok yang paling rentan adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Bagi mereka, kenaikan harga kebutuhan pokok sekecil apa pun dapat mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, krisis energi tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan kesejahteraan sosial.
Ancaman yang lebih besar terletak pada kemungkinan terganggunya Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia. Selat sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab tersebut merupakan salah satu urat nadi energi global. Jika konflik mengganggu lalu lintas pelayaran di kawasan itu, harga minyak dapat melonjak tajam, biaya pelayaran meningkat, dan tekanan inflasi global semakin besar.
Bagi negara-negara Asia, termasuk Indonesia, dampaknya akan sangat signifikan karena sebagian besar pasokan energi dunia menuju kawasan ini melewati Selat Hormuz. Dengan kata lain, stabilitas ekonomi nasional ikut bergantung pada stabilitas kawasan yang berada ribuan kilometer dari wilayah Indonesia.
Konflik saat ini juga menunjukkan perubahan besar dalam geopolitik Timur Tengah. Kawasan tersebut tidak lagi didominasi satu kekuatan utama, melainkan bergerak menuju tatanan yang semakin multipolar. Munculnya berbagai aliansi dan persaingan kepentingan baru meningkatkan risiko ketidakpastian jangka panjang. Tantangan terbesar bukan hanya perang hari ini, tetapi ketidakstabilan yang dapat berlangsung bertahun-tahun dan terus memengaruhi pasar energi global.
Dalam situasi seperti ini, Indonesia tidak boleh hanya bersikap reaktif. Krisis yang berulang justru harus menjadi momentum mempercepat transisi energi nasional. Pemerintah telah menargetkan porsi energi baru dan terbarukan mencapai sekitar 23 persen pada 2030 dan terus meningkat hingga mendekati 70 persen pada 2060. Target tersebut bukan sekadar komitmen lingkungan, melainkan strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor yang rentan terhadap gejolak geopolitik.
Indonesia memiliki potensi besar dalam energi surya, panas bumi, hidro, dan bioenergi. Namun pemanfaatannya masih belum optimal. Padahal negara yang memiliki sumber energi yang beragam akan lebih tangguh menghadapi krisis global dibandingkan negara yang terlalu bergantung pada satu sumber energi.
Selain itu, Indonesia perlu memperkuat cadangan energi strategis nasional agar memiliki bantalan ketika terjadi gangguan pasokan internasional. Ketahanan energi tidak lagi dapat dipisahkan dari ketahanan nasional.
Ada pula dampak lain yang sering luput dari perhatian, yakni penyelenggaraan haji dan umrah. Kenaikan harga minyak akan mendorong kenaikan biaya avtur yang menjadi komponen utama penerbangan. Jika konflik berkepanjangan, biaya transportasi, asuransi, dan logistik perjalanan jamaah dapat meningkat. Bagi Indonesia sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia, perkembangan geopolitik Timur Tengah juga menyangkut kepentingan keagamaan dan pelayanan publik.
Karena itu, perang di Timur Tengah bukan hanya urusan Timur Tengah. Ia merupakan pengingat bahwa ketahanan energi telah menjadi salah satu syarat utama ketahanan bangsa pada abad ke-21. Selama Indonesia masih bergantung pada energi impor, setiap gejolak di Teluk Persia akan terus beresonansi hingga ke SPBU, pasar tradisional, pabrik, bahkan biaya haji dan umrah masyarakat Indonesia.
Krisis ini seharusnya menjadi alarm untuk mempercepat transformasi energi nasional. Sebab, di tengah dunia yang semakin tidak pasti, kedaulatan energi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis dan keniscayaan bangsa. Now or never! Wallahu a’lam!
