Jakarta โ Hingga kini, nasib sejumlah relawan Indonesia yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) belum menemukan kepastian pembebasan.
Padahal sudah lebih dari 24 jam setelah pembajakan terhadap kapal misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla.
โLebih dari 24 jam adalah waktu yang terlalu lama bagi keluarga yang menunggu kabar. Terlalu lama bagi relawan yang tidak jelas nasibnya. Dan terlalu lama bagi negara jika hanya bergerak dalam pola diplomasi biasa,โ ujar Pembina Global Peace Convoy Indonesia ( GPCI ) Ustadz Bachtiar Nasir Rabu 20 Mei 2026 di Jakarta.
Sementara itu, pengarah GPCI, Ahmad Juwaini, menyebut pihaknya sudah tidak dapat berkomunikasi dengan para relawan yang ditahan. Ia mengkhawatirkan para relawan berisiko mengalami kekerasan apabila penanganan tidak segera dilakukan, sebagaimana pengalaman penahanan relawan dalam misi kemanusiaan serupa sebelumnya.
Kondisi ini semakin mendesak karena di antara relawan yang ditahan terdapat warga negara Indonesia, aktivis kemanusiaan, dan jurnalis. Mereka berada dalam misi sipil untuk membawa bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza dan tidak membawa senjata.
Sementara itu, Kantor Staf Presiden dalam konferensi pers pada Selasa, 19 Mei 2026, menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah langkah koordinasi. Kementerian Luar Negeri RI disebut telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul. Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif, termasuk penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) apabila paspor WNI ditahan, serta bantuan medis apabila diperlukan.
Indonesia juga disebut telah bergabung dengan sembilan negara lain dalam mengecam keras tindakan Israel terhadap para relawan kemanusiaan tersebut. Di sisi lain, GPCI telah bertemu pimpinan MPR RI untuk melaporkan penahanan sembilan WNI dalam misi menuju Gaza.
Menanggapi situasi tersebut, Bachtiar Nasir, menyatakan bahwa langkah pemerintah sejauh ini penting, tetapi belum boleh dianggap cukup.
โKoordinasi dengan perwakilan RI di berbagai negara adalah langkah yang benar secara prosedural. Penyiapan SPLP dan bantuan medis juga penting. Tetapi ketika komunikasi dengan relawan terputus dan risiko kekerasan meningkat, diplomasi prosedural harus segera naik menjadi diplomasi krisis,โ ujar Bachtiar Nasir di Jakarta.
Menurut Bachtiar, keselamatan WNI tidak boleh menunggu ritme birokrasi normal. Jika sudah lebih dari 24 jam tanpa kepastian, sementara pihak GPCI tidak dapat berkomunikasi dengan relawan, maka negara harus memperlakukan situasi ini sebagai keadaan darurat perlindungan warga negara.
โSetiap jam keterlambatan dapat memperbesar risiko fisik, psikologis, dan politik terhadap para relawan. Negara harus hadir cepat, tegas, dan maksimal,โ tegasnya.
Bachtiar menilai Indonesia perlu mengaktifkan tekanan diplomatik berlapis. Tidak cukup hanya melalui jalur konsuler, pemerintah perlu membuka kanal politik tingkat tinggi, mulai dari Presiden, Menteri Luar Negeri, perwakilan RI di negara-negara terkait, organisasi internasional, negara-negara peserta misi, hingga negara yang memiliki pengaruh langsung terhadap Israel.
โJika Israel hanya mendengar tekanan dari Amerika Serikat, maka usulan agar Presiden Prabowo melobi Presiden Trump perlu dipertimbangkan secara serius. Ini bukan soal politik simbolik. Ini soal nyawa WNI dan kehormatan diplomasi Indonesia,โ ujarnya.
Bachtiar juga menegaskan bahwa misi GPCI harus terus dinarasikan secara jelas sebagai misi kemanusiaan legal. Para relawan bukan bagian dari operasi militer, bukan membawa senjata, dan bukan ancaman keamanan.
โNarasi ini penting. Jika tidak ditegaskan terus-menerus, Israel dapat membingkai penahanan ini sebagai urusan keamanan. Padahal yang dihadapi adalah warga sipil, relawan kemanusiaan, dan jurnalis,โ kata Bachtiar.
Menurutnya, Indonesia harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Ketika WNI berada dalam wilayah konflik internasional, negara tidak boleh terlambat membaca eskalasi. Apalagi Indonesia telah mengambil posisi dalam kerangka perdamaian internasional.
