JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berencana membuktikan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh terkait perkara ijazah tersebut.
Yusril mengatakan, persoalan ijazah Gibran telah melalui proses hukum di dua lembaga peradilan tertinggi, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, kedua putusan tersebut telah bersifat final dan mengikat.
"Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
"Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final," imbuhnya.
Yusril menjelaskan, tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap kedua putusan tersebut. Ia juga menilai Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan banding dalam perkara di MA karena tidak terlibat sebagai pihak tergugat intervensi.
"Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu, oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi, jadi tidak bisa mengajukan banding," jelas Yusril.
Lebih lanjut, Yusril menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga tidak berencana mengajukan PK. Kementerian tersebut, kata dia, akan segera melaksanakan putusan MA setelah menerima salinan resmi putusan.
"Dan tampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," ujarnya.
Meski demikian, Yusril menyerahkan sepenuhnya kepada Gibran mengenai langkah hukum yang ingin ditempuh untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
"Jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wakil Presiden apakah yang akan beliau tempuh," kata Yusril.
Gibran Minta Kesempatan Buktikan Ijazah di PTUN
Sebelumnya, Gibran dikabarkan telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Namun, dalam pertemuan tersebut, Gibran juga disebut meminta waktu kepada Prabowo untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di PTUN.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, permintaan tersebut disampaikan Gibran dalam pembicaraan bersama Presiden.
"Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara," ujar Prasetyo di Istana.
Rencana Gibran menempuh proses di PTUN tersebut menjadi perhatian setelah Yusril menyatakan bahwa putusan MK dan MA terkait perkara ijazah telah berkekuatan hukum final dan tidak lagi menyediakan upaya hukum lanjutan. *
