Jakarta โ Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya untuk masa jabatan 2024-2029. Pernyataan tersebut disampaikan melalui surat pengunduran diri yang diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).
Dalam surat tersebut, Gibran menegaskan bahwa keputusan untuk berhenti dari jabatan Wakil Presiden diambil atas permintaan sendiri. Ia menyebut keputusan itu telah dipertimbangkan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Berikut isi surat pengunduran diri Gibran yang dibacakan Ketua MPR RI Ahmad Muzani setelah rapat pimpinan (Rapim) MPR membahas pengunduran dirinya:
"Dengan hormat, dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden RI Masa Jabatan 2024-2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI atas permintaan sendiri."
"Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri."
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Gibran juga telah menyampaikan surat pengunduran diri tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Muzani, dalam pertemuan dengan pimpinan MPR, Gibran meminta agar surat pengunduran dirinya segera diproses sesuai dengan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
โTerhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut,โ kata Muzani di Gedung MPR RI, Jakarta.
Muzani menjelaskan, pimpinan MPR akan menggelar rapat untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut. Selanjutnya, MPR akan mengadakan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) guna membahas langkah-langkah berikutnya.
Ia juga menyampaikan bahwa konstitusi memberikan waktu paling lambat 60 hari bagi MPR untuk mempersiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran.
MPR akan memanfaatkan tenggat waktu tersebut untuk mempersiapkan seluruh tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
โKami mohon doa dan dukungan seluruh rakyat Indonesia agar proses demokratisasi ini berjalan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita,โ ujar Muzani. *
