Membuka hubungan diplomatik dengan Arab Saudi menjadi salah satu impian terbesar Israel. Presiden Israel Isaac Herzog secara terbuka menyampaikan harapannya untuk melihat terjalinnya hubungan damai antara kedua negara, dalam wawancara langka dengan stasiun televisi Al Arabiya yang berbasis di Riyadh.
"Impian saya adalah melihat perdamaian antara Israel dan Arab Saudi. Saya sangat menghormati Putra Mahkota Mohammed bin Salman," kata Herzog kepada Al Arabiya, merujuk pada pemimpin de facto Arab Saudi.
Keinginan Israel untuk menjalin hubungan resmi dengan Arab Saudi bukan tanpa alasan. Normalisasi hubungan dengan kerajaan tersebut dinilai dapat memberikan keuntungan strategis dan politik yang sangat besar bagi Israel di kawasan Timur Tengah.
Bahkan, pembahasan mengenai kesepakatan Amerika Serikat dengan Arab Saudi di bidang nuklir disebut turut dikaitkan dengan kemungkinan pengakuan Saudi terhadap Israel. Persoalan tersebut menjadi salah satu isu sensitif dalam upaya Washington mendorong hubungan yang lebih erat antara Riyadh dan Tel Aviv.
Arab Saudi sendiri selama ini memiliki sikap yang tegas terkait hubungan dengan Israel. Riyadh berulang kali menegaskan bahwa normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel harus disertai dengan penyelesaian persoalan Palestina.
Arab Saudi telah menyampaikan kepada Washington bahwa negara tersebut tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel tanpa adanya pengakuan terhadap negara Palestina berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Sikap tersebut sebelumnya diberitakan Reuters pada 2024.
Posisi Arab Saudi itu menjadi salah satu hambatan utama bagi upaya Israel untuk memperluas normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab. Berbeda dengan sejumlah negara yang telah bergabung dalam Abraham Accords, Saudi hingga kini belum mengambil langkah serupa.
Bagi Israel, hubungan resmi dengan Arab Saudi akan memberikan keuntungan strategis yang jauh lebih besar dibandingkan normalisasi dengan negara-negara Arab lainnya. Menurut analisis Brookings, hubungan diplomatik dengan Riyadh dapat menjadi bentuk legitimasi terbesar bagi Israel untuk mengakhiri isolasi politiknya di kawasan Timur Tengah.
Normalisasi dengan Saudi juga berpotensi mengubah paradigma hubungan Israel dengan negara-negara Arab. Integrasi Israel ke dalam tatanan politik dan ekonomi Timur Tengah dapat semakin terbuka, meskipun persoalan kemerdekaan Palestina belum sepenuhnya terselesaikan.
Meski hubungan resmi belum terwujud, Israel dan Arab Saudi bukanlah dua negara yang sepenuhnya tanpa sejarah kerja sama. Keduanya disebut pernah menjalin koordinasi secara rahasia sejak awal 1960-an, ketika sama-sama mendukung kelompok Royalis dalam perang saudara di Yaman yang berhadapan dengan pemerintahan Republik yang didukung Mesir dan Uni Soviet.
Dalam periode tersebut, dinas intelijen kedua negara dilaporkan berkoordinasi dalam memberikan dukungan berupa persenjataan dan keahlian kepada kelompok Royalis yang berbasis di Arab Saudi. Hubungan rahasia itu kemudian berkembang melalui berbagai kontak di balik layar.
Kepala badan intelijen Israel, Mossad, dan pejabat intelijen Arab Saudi juga dilaporkan pernah bertemu di Hotel Dorchester, London. Sementara itu, Perjanjian Oslo 1993 antara Israel dan Palestina turut membuka ruang bagi meningkatnya kontak tidak resmi antara Israel dan sejumlah negara Arab, termasuk Arab Saudi.
Namun, upaya normalisasi hubungan Israel-Saudi menghadapi tantangan besar dari opini publik di Arab Saudi. Dukungan masyarakat terhadap hubungan diplomatik dengan Israel dilaporkan mengalami penurunan, terutama setelah pecahnya perang di Gaza.
Survei Arab Barometer pada 2023-2024 menunjukkan bahwa dukungan terhadap normalisasi hubungan dengan Israel di tujuh negara yang disurvei tidak pernah mencapai lebih dari 13 persen. Di Maroko, misalnya, dukungan terhadap normalisasi turun dari 31 persen pada 2022 menjadi 13 persen setelah serangan 7 Oktober 2023 dan perang Gaza.
Penolakan publik di Arab Saudi juga terlihat dalam survei yang diterbitkan Washington Institute for Near East Policy pada Agustus 2025. Dalam survei tersebut, sebanyak 99 persen responden Saudi menilai pembangunan "hubungan normal dan perdamaian" dengan Israel sebagai langkah negatif.
Angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang besar antara kepentingan strategis pemerintah dan pandangan masyarakat. Di satu sisi, hubungan dengan Israel berpotensi memberikan keuntungan ekonomi, teknologi, keamanan, dan geopolitik bagi Arab Saudi. Di sisi lain, isu Palestina tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi sikap publik Saudi terhadap Israel.
Tren tersebut juga terlihat dalam perubahan pandangan masyarakat Saudi terhadap Abraham Accords. Pada 2020, sebanyak 41 persen responden Saudi menilai kesepakatan normalisasi hubungan antara Israel dan sejumlah negara Arab sebagai perkembangan positif bagi kawasan. Angka tersebut kemudian turun menjadi 20 persen pada 2023 dan kembali menurun menjadi 13 persen pada 2025, menurut data yang dikutip dari Institute for National Security Studies (INSS).
Dengan kondisi tersebut, keinginan Israel untuk menjalin hubungan resmi dengan Arab Saudi menghadapi jalan yang tidak mudah. Bagi Israel, normalisasi dengan Riyadh merupakan peluang strategis untuk memperkuat posisi politik dan keamanannya di Timur Tengah. Namun bagi Arab Saudi, persoalan Palestina tetap menjadi syarat penting yang harus diperhitungkan.
Pada akhirnya, masa depan hubungan Israel dan Arab Saudi akan sangat bergantung pada kemampuan kedua pihak untuk menemukan titik temu antara kepentingan strategis, tekanan politik regional, serta tuntutan penyelesaian konflik Palestina. Selama persoalan tersebut belum menemukan jalan keluar, impian Israel untuk menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Arab Saudi masih menghadapi tantangan yang besar.
Sumber : https://www.timesofisrael.com/herzog-tells-saudi-tv-he-dreams-of-peace-with-riyadh-heart-aches-for-innocent-gazans/
