Pemerintah tengah menyiapkan perubahan besar dalam skema penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan mengarahkan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk transfer uang tunai langsung. Nilai bantuan yang akan diterima penerima manfaat disebut rata-rata mencapai Rp5,4 juta per orang.
Rencana tersebut diungkapkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, kebijakan baru ini akan didukung oleh sistem Digital Single ID yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari transformasi digital layanan publik berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
"Rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang," kata Luhut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Luhut menjelaskan, Digital Single ID akan menjadi fondasi utama dalam memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Melalui integrasi data nasional, pemerintah dapat mengidentifikasi penerima manfaat secara lebih akurat sehingga bantuan hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
Menurutnya, sistem tersebut ditargetkan mulai tersedia pada akhir tahun 2026. Dengan dukungan teknologi AI, pemerintah dapat mengelola dan mengelompokkan data penerima bantuan secara lebih rinci, sehingga berbagai program sosial dapat disalurkan secara efektif dan efisien.
"Jadi semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai," ujarnya.
Selain memperbaiki akurasi penerima bantuan, pemerintah juga sedang mengkaji perubahan paradigma subsidi. Jika selama ini subsidi banyak diberikan kepada barang atau komoditas tertentu, ke depan subsidi akan lebih diarahkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara sekaligus mengurangi potensi kebocoran dalam proses penyaluran bantuan.
Tak hanya untuk bansos, data yang terintegrasi dalam Digital Single ID juga akan dimanfaatkan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Luhut mengatakan, sistem baru ini memungkinkan pemerintah memantau profil, kondisi ekonomi, serta kebutuhan masyarakat secara lebih akurat. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat lebih terukur dan sesuai kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat.
"Nanti kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan tentu memberikan KUR yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya," jelasnya.
Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan bahwa digitalisasi pemerintahan yang tengah disiapkan Presiden Prabowo Subianto akan memanfaatkan teknologi AI secara luas. Teknologi tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan sekaligus mempercepat proses pengambilan keputusan di berbagai sektor pemerintahan.
Sebagai contoh, Luhut menyebut teknologi AI yang sedang diuji mampu membaca dokumen setebal 1.600 halaman hanya dalam waktu sekitar 30 detik dan langsung memberikan analisis awal terhadap isi dokumen tersebut.
Saat ini, pemerintah masih melakukan uji coba Digital Single ID di 42 kabupaten dan kota di Indonesia. Salah satu fitur yang tengah diuji adalah teknologi pengenalan wajah (face recognition) untuk memverifikasi kelayakan seseorang dalam menerima bantuan sosial.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meninjau perkembangan proyek Digital Single ID pada Juli mendatang sebelum sistem tersebut diterapkan secara lebih luas di seluruh Indonesia.
Dengan implementasi Digital Single ID dan penyaluran bantuan secara langsung kepada masyarakat, pemerintah berharap program bantuan sosial dapat menjadi lebih tepat sasaran, transparan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
