Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) resmi meluncurkan layanan pengaduan hotline Bongkar Mafia Haji dan Umrah.
Saluran ini digagas untuk mempercepat penanganan laporan masyarakat. Peluncuran ini bertepatan dengan peringatan satu tahun berdirinya kementerian tersebut yang digelar melalui Hari Khidmat di Kantor Kemenhaj, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Hotline pengaduan โBongkar Mafia Haji dan Umrahโ tersebut sebagai kanal bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi dan pengaduan yang berhubungan dengan penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, pemerintah harus menyiapkan akses untuk masyarakat guna menyampaikan informasi apabila menemukan persoalan dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
โIni bagian dari ikhtiar kita untuk memberikan perlindungan kepada jemaah. Masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan informasi dan pengaduan ketika menemukan persoalan,โ ujar Menhaj dalam peluncuran hotline pengaduan di Jakarta, Senin 14 September 2026 melansir dari laman resmi Kemenhaj.
Menhaj mengatakan, dengan adanya laporan masyarakat diharapkan bisa membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan dan mengambil langkah penanganan sesuai ketentuan.
Kehadiran hotline ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan jemaah sekaligus mendorong pengawasan publik terhadap penyelenggaraan haji dan umrah.
Menhaj menjelaskan, laporan yang masuk tidak akan langsung disimpulkan sebagai pelanggaran. Setiap informasi akan melalui proses penerimaan, pemeriksaan, dan verifikasi untuk memastikan keterangan yang disampaikan dapat ditelusuri dan memiliki dasar yang jelas.
Setelah melalui proses verifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangan penanganannya. Apabila membutuhkan tindak lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
โLaporan dari masyarakat penting bagi kami. Informasi tersebut akan kita lihat, kita periksa, kemudian ditindaklanjuti sesuai persoalannya,โ kata Menhaj.
Kemenhaj mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, dan transparansi dalam proses penanganan masalah tersebut nantinya. Dengan mekanisme tersebut, setiap laporan diharapkan dapat ditangani berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia, bukan semata-mata berdasarkan informasi awal yang diterima.
Hotline ini juga menjadi bagian dari penguatan pengawasan publik. Masyarakat dapat berperan memberikan informasi apabila menemukan praktik atau pelayanan yang dinilai tidak sesuai ketentuan, sehingga pemerintah memiliki bahan untuk melakukan pemeriksaan, evaluasi, dan perbaikan.
Menhaj mengimbau masyarakat menyampaikan laporan secara bertanggung jawab dengan melengkapi informasi yang diperlukan, seperti kronologi kejadian, waktu, lokasi, pihak yang terkait, serta bukti pendukung apabila tersedia. Kelengkapan informasi akan membantu proses verifikasi dan mempercepat penanganan sesuai kewenangan.
Peluncuran hotline pengaduan โBongkar Mafia Haji dan Umrahโ menegaskan komitmen Kemenhaj untuk membangun penyelenggaraan haji dan umrah yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan jemaah. Melalui kanal ini, partisipasi masyarakat diharapkan menjadi bagian penting dalam pengawasan sekaligus perbaikan layanan haji dan umrah.
