JAKARTA – Partai Golkar membantah isu yang mengaitkan Ketua Umum Bahlil Lahadalia dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo Subianto. Golkar menilai informasi yang beredar tersebut belum memiliki dasar dan bukti yang dapat diverifikasi.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin menanggapi secara berlebihan informasi yang kebenarannya belum dapat dipastikan.
"Sesuatu yang tidak bisa dikonfirmasi, sebenarnya tidak perlu dihiraukan," kata Sarmuji di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul beredarnya spekulasi mengenai dugaan keterlibatan sejumlah elite partai politik dalam kasus penyadapan komunikasi Presiden Prabowo Subianto. Perkara tersebut kini tengah ditangani oleh Bareskrim Polri dan turut menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Golkar Singgung Isu Serupa yang Pernah Menyeret Bahlil
Sarmuji juga mengingatkan bahwa Bahlil Lahadalia sebelumnya pernah menjadi sasaran spekulasi serupa pada 2024. Saat itu, beredar tuduhan mengenai dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan yang turut dikaitkan dengan nama Bahlil.
Menurut Sarmuji, informasi tersebut sempat disampaikan secara meyakinkan oleh seseorang yang mengaku memiliki informasi A1 atau informasi dengan tingkat kepastian tinggi. Namun, belakangan tuduhan tersebut terbukti tidak benar.
Karena itu, Golkar meminta agar informasi yang belum jelas kebenarannya tidak langsung dipercaya, terlebih jika belum didukung fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sarmuji menegaskan bahwa pihaknya memilih untuk tidak memberikan perhatian berlebihan terhadap isu yang belum terkonfirmasi.
Bantahan Golkar ini muncul di tengah berkembangnya penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Hingga kini, spekulasi mengenai kemungkinan keterlibatan sejumlah pihak masih menjadi sorotan publik. *
