Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa kebocoran penerimaan negara yang mencapai sekitar Rp2.500 triliun per tahun menjadi salah satu penyebab utama keterbatasan anggaran pemerintah. Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak langsung pada sulitnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk menaikkan gaji guru dan aparatur sipil negara (ASN).
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
ADVERTISEMENT
Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun kekayaan Indonesia banyak mengalir ke luar negeri akibat berbagai praktik penyimpangan yang merugikan negara. Ia menilai kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat pemerintah kerap menghadapi keterbatasan anggaran.
"Saya ingin sampaikan dalam forum ini, karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat. Harus mengerti, kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya enggak ada, diambil terus," ujar Prabowo.
Prabowo juga menyoroti praktik *under invoicing* atau pelaporan nilai transaksi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurutnya, praktik tersebut kerap dilakukan oleh sejumlah pelaku usaha dan menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan dalam jumlah besar.
Ia mencontohkan adanya perusahaan yang melaporkan volume ekspor lebih kecil dibandingkan jumlah sebenarnya. Akibatnya, negara tidak memperoleh penerimaan yang seharusnya diterima dari aktivitas ekonomi tersebut.
"Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi," kata Prabowo.
Berdasarkan perhitungan para ahli yang dikutip Presiden, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga mencapai 150 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar Rp2.500 triliun setiap tahun akibat berbagai kebocoran tersebut.
Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah saat ini tengah melakukan berbagai langkah perbaikan tata kelola. Salah satunya melalui kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis secara satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI).
Menurut Prabowo, kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan ekspor sekaligus menutup celah praktik *under invoicing* yang selama ini merugikan negara.
Selain itu, pemerintah juga telah melakukan penataan terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah yang dinilai tidak produktif. Prabowo menyebut sebanyak 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus mengalami kerugian telah ditutup sebagai bagian dari upaya reformasi tata kelola.
"Saudara-saudara sekalian, dan ini sedang saya perbaiki semua," tegas Prabowo.
Pemerintah berharap berbagai langkah pembenahan tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara, memperkuat anggaran pembangunan, serta membuka ruang yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan pegawai negeri.
